DPP Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara Sampaikan 6 Tuntutan Aksi, Stop Intervensi MK Hingga Tolak Pemilu Ulang

Nasional29 Dilihat

Jakarta – Dalam menghadapi desakan baru-baru ini untuk melakukan pemilu ulang, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara menyampaikan pernyataan dengan tegas menolak wacana tersebut. Integritas proses pemilu harus dihormati, dan kehendak rakyat, sebagaimana yang diungkapkan melalui suara mereka yang harus dijunjung tinggi.

Pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan dengan transparansi tertinggi dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Setiap upaya dilakukan untuk memastikan proses pemilu yang adil dan berkeadilan, dan hasilnya adalah cerminan yang sebenarnya dari pilihan para pemilih.

Rio yang tergabung di DPP Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara mengatakan bahwa Wacana untuk melakukan pemilu ulang tidak hanya tidak beralasan tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kita.

Dan persepsinya menjelaskan bahwa Pemilu adalah aspek fundamental dari sistem demokrasi Indonesia, dan hasilnya harus dihormati, bahkan jika tidak sejalan dengan preferensi tertentu.

Selain itu, melakukan pemilu ulang tidak hanya tidak praktis tetapi juga merugikan stabilitas dan kredibilitas institusi demokratis. Hal ini akan menciptakan preseden berbahaya dan menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemilu di masadepan.

“Kami mengajak semua pihak yang terlibat untuk menghormati hasil pemilu baru-baru ini dan bekerja sama untuk menangani segala kekhawatiran melalui saluran hukum dan demokratis yang telah ditetapkan. Persatuan dan kerjasama adalah hal yang penting untuk memastikan kesuksesan berkelanjutan dari demokrasi kita,” pungkasnya disela aksi berlangsung di seputaran patung kuda, Jakarta pusat, (Kamis,28/3/2024).

Lanjutnya menjelaskan, dengan ini juga pihaknya menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses demokratis pemilu, dan secara teguh mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugas pengawalan hasil pemilu tahun 2024.

Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa MK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penegakan konstitusi dan keadilan. Intervensi terhadap MK dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut dan mengganggu integritas proses demokratis.

“Kami menekankan pentingnya membiarkan MK menjalankan tugasnya tanpa tekanan eksternal yang tidak pantas.” ungkapnya.

“Selain itu, kami mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas mereka untuk mengawal hasil pemilu.” sambungnya.

Ia menegaskan KPU memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemilu secara adil dan transparan, sementara Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan proses pemilu yang bersih dari pelanggaran.

“Pada saat-saat seperti ini, sangatlah penting bagi kita semua untuk bersatu dan menghormati hasil pemilu, terlepas dari pilihan politik masing-masing. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian alami dari proses demokrasi, namun yang terpenting adalah bagaimana kita dapat bergerak maju sebagai satu bangsa, dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya.” tuturnya.

“Kami juga mengajak para pemimpin politik dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi kepentingan nasional dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Saat ini adalah waktu untuk bersatu demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.” imbuhnya.

Gerakan ini, lanjut dia, berkomitmen untuk terus mendukung upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang mendasar bagi kemajuan bersama.

Dilansir dari keterangan tertulis/siaran pers DPP Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara, adapun mereka menuntut 6 poin sebagai berikut :

1. Mendesak seluruh tokoh agar tidak melakukan provokasi dan mengeluarkan narasi-narasi negatif karena bisa membuat masyarakat terpecah belah.

2. Meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan negara.

3. Mendukung hasil pemilu demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu beserta TNI/POLRI dalam mengawal hasil pemilu.

5. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan bangsa pasca pemilu.

6. Menolak upaya-upaya politik yang berdampak pada terjadinya kegaduhan ditengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *