Jakarta – Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Rakyat Pati membahas kondisi terkini hingga progres terkait RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan setiap aspirasi dari masyarakat akan diterima oleh pihaknya.
Forum Komunikasi Rakyat Pati diterima pimpinan DPR RI dalam audiensi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
“Ya semua kan didengar aspirasinya. Seperti ini ya, mekanisme tidak justru tidak menyampaikan hal-hal yang konsepnya harus betul-betul jelas, kirim ke kita, audiensinya juga ya kita akan terima. Siapa pun yang mau audiensi by surat kita akan terima seperti mereka di sini, ya,” kata Cucun di DPR.
Cucun mengatakan setiap usulan yang masuk dari masyarakat Pati akan didengar oleh DPR RI. Cucun menyinggung kabar di media sosial yang menyeret nama Pati.
“Mereka tahu akses di media sosial atau juga mereka bisa pantau di media, kadang-kadang sebagai warga Pati katanya minta kepastian hukum, minta kepastian siapa yang punya fungsi Kamtibmas di sana untuk melakukan bahwa masyarakat Pati betul-betul dipastikan tidak ada rasa takut, betul-betul bisa nyaman dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Mereka meminta adanya ketegasan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendorong penguatan regulasi terkait konten kreator dan informasi digital. Perwakilan nelayan juga berharap pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi Pati.
Menurut mereka, masyarakat Pati pada dasarnya menginginkan daerah yang aman, damai dan kondusif. Kondisi sosial yang diberitakan secara negatif dikhawatirkan turut memberikan dampak terhadap kepercayaan investor dan sektor perekonomian daerah.
“Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati,” ujar Agung nelayan asal Pati.
Agung menyebut kondisi Pati sebenarnya aman dan cinta damai. Ia menyebut ingin daerah Pati dikenal sebagai wilayah yang kondusif.
“Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab,” tambahnya.
Audiensi disebut menunjukkan bahwa aspirasi tak harus selalu dilakukan dengan turun ke jalan. Dialog, audiensi dan penyampaian langsung kepada lembaga negara dinilai juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat.
“Usulannya bagus-bagus, mereka punya nelayan, punya pertanian, bahkan lumbung perikanan di kita ini mereka klaim bahwa itu adalah di Pati,” imbuh Cucun.
Adapun audiensi berjalan dengan interaktif dan lancar. Pimpinan DPR RI berjanji akan menindaklanjuti usulan tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati pun meninggalkan parlemen dengan tertib.
Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, yang juga perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati mengatakan aspirasi yang disampaikan pihaknya bagian dari demokrasi. Ia mengatakan keluhan tersebut bagian dari keresahan yang dialami masyarakat Pati.
“Kita dengan teman-teman ormas dari beberapa LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini bagian dari bentuk keresahan kami. Jadi kita nggak ada hubungannya dengan apa yang tadi disampaikan, kita penyampaiannya hal yang berbeda,” ujar Lukman.
“Saya kira ini juga bagian dari proses demokrasi setiap warga negara dilindungi oleh UU untuk menyampaikan pendapat. Cuma cara kami yang berbeda,” imbuhnya.
